Seputar Bogor – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, membuka sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Hibah Bansos Bidang Pendidikan Tahun 2025, di Gedung PPIB Kota Bogor, Jalan Pajajaran, Senin (29/9/2025).
Diikuti oleh 117 lembaga MTs dan MI se-Kota Bogor, Denny Mulyadi mengimbau para penerima hibah agar mampu membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu.
“Setelah menerima, tentunya harus ada bentuk pertanggungjawaban sesuai mekanisme dan tepat waktu atau tidak ditunda-tunda lagi. Ini yang kita tekankan. Laporan jangan terlalu banyak variasinya, yang penting dibuat sesuai aturan dan sesuai tenggat waktu,” ujar Denny Mulyadi.
Ia menegaskan, agar tertib administratif terkait pertanggungjawaban uang rakyat untuk rakyat oleh rakyat yang dikelola oleh Pemkot.
Mengingat akhir tahun tinggal menyisakan tiga bulan lagi, Denny Mulyadi menekankan agar proses administrasi selesai tepat di akhir Desember dan tidak melewati tahun 2025.
Jika terlambat menyerahkan laporan pertanggungjawaban, lembaga akan dikenakan sanksi berupa penundaan selama tiga tahun tidak boleh menerima BOS. Karena itu, diperlukan pengawasan dan pengawalan dari pihak-pihak terkait.
Pada tahun 2025, hibah bansos yang diberikan Pemkot Bogor kepada MI, MTs, dan MTs Negeri di bawah kewenangan Kemenag, dijelaskan Denny Mulyadi, kurang lebih sebesar Rp7,8 miliar.
Ia berharap bantuan tersebut bisa termanfaatkan dengan baik oleh para siswa.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Bogor, Abdul Wahid, menerangkan bahwa sosialisasi LPJ penerima hibah yaitu BOS MTs dan MI, jumlahnya kurang lebih Rp7,8 miliar yang digulirkan untuk 117 lembaga MTs dan MI se-Kota Bogor.
“Sosialisasi ini dalam rangka membantu dan mengantisipasi para penerima hibah dalam membuat LPJ, karena berdasarkan aturan deadline harus menyerahkannya pada akhir Desember 2025. Pada Januari 2026 akan dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK,” ujar Abdul Wahid.
Ia menambahkan, tujuannya agar pengadministrasian tertib. Ia pun mengimbau agar penyerahannya tepat waktu.
Realisasi pencairan hibah BOS untuk MTs dan MI disampaikan Abdul Wahid, dilaporkan sudah mencapai 50 persen dari total anggaran tahun 2025, dengan jumlah siswa kurang lebih 27.324 siswa dari 116 lembaga MTs di Kota Bogor.
Untuk tahun 2026, program BOS MTs dan MI rencananya akan mengalami kenaikan sebesar Rp1,5 miliar.
Selain itu, ada program bansos untuk siswa miskin yang diberikan kepada siswa MA, SMA, dan SMK Kota Bogor dengan jumlah sekitar Rp3,1 miliar. Ditargetkan, pada tahun 2026 nilainya meningkat Rp1,5 miliar.
Selanjutnya ada program bantuan pendidikan untuk penebusan ijazah siswa miskin, yang saat ini sudah menyalurkan sekitar 50 persen ijazah yang sebelumnya tertahan di sekolah.
Abdul Wahid juga mengingatkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024, di mana satu lembaga hanya boleh mengajukan antara sarpras atau BOS.
Untuk tahun 2025, berdasarkan rekomendasi BPK Provinsi Jawa Barat, lembaga sekolah harus memilih salah satu, antara sarpras fisik atau BOS.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, H. Dede Supriatna, turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas atensi besar pemerintah daerah yang dari tahun ke tahun terus menggelontorkan bantuan BOS, bahkan termasuk terkait penebusan ijazah.